Ternate, HN – DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Ternate, Maluku Utara, pada Selasa, 31 Mei 2022, melaksanakan rapat kerja daerah (Rakerda).
Rakerda ini berlangsung di Balai Pertemuan Nelayan, tepatnya di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate.
Sekretaris DPD HNSI Kota Ternate, Hamka Karepesina, dalam sambutannya mengatakan pihaknya membahas sejumlah progam kerja, terutama seputar masalah nelayan di Maluku Utara.
Baca Juga:
“Berdasarkan dengan isu-isu ini (nelayan) maka DPD HNSI coba menggagas satu forum atau sebuah unit kegiatan dengan nama pusat pengelola pengaduan nelayan (P3N),” kata Hamka.
Hamka menyatakan, pihaknya juga menyikapi masalah ilegal fishing yang terjadi di perairan Maluku Utara.
“Kami tengah berupaya koordinasi dengan stakeholder pengawasan, di antaranya Danlanal, Polairud, KSOP, dan PSDKP, dengan tujuan bagaimana strategi dan mekanisme pengawasan yang optimal dalam rangka mengurangi kegiatan ilegal di perairan Maluku Utara,” ungkapnya.
Ia mengaku, hasil koordinasi itu rencananya akan ditindaklanjuti dalam sebuah forum resmi yang digagas secara bersama.
“Secara konseptual P3N ini, kami sudah siapkan bagaimana alur pelaporan, pada siapa mereka akan melapor, dan bagaimana proses pelaporannya, semua itu kami sudah buat dengan konsep yang rapi,” jelasnya.
Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku Utara, Abdullah Assagaf, yang juga selaku pembina HNSI, berharap dengan Rakerda ini dapat memberikan masukan serta kontrol untuk pemerintah dalam melaksanakan program yang berpihak pada nelayan.
“Seperti yang kita ketahui masalah perikanan itu kompleks, apalagi menyangkut dengan nelayan,” kata Abdullah.
Selain itu, ia mengaku tetap mendukung program kerja dan kegiatan-kegiatan yang digagas oleh pengurus HNSI.
