Ternate, HN – Lumbung Ikan Nasional (LIN) di Maluku Utara saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah nasional. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dibuat melalui zoom meeting, Senin, 15 Maret 2021.
Lewat rapat secara daring itu, Sekda Provinsi Maluku Utara, Syamsuddin A. Kadir, mendengar beberapa poin penting dari Deputi dan Asdip II Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim, Dr Safri Burhanudin, lewat siaran pers mengungkapkan, sesuai arahan dari Menko bahwa Maluku Utara perlu dilibatkan sebagai bagian dari LIN, sehingga dari Kementerian Koordinator Kemaritiman melibatkan Kementerian Perikanan serta Kementerian UKM.
Baca Juga:
Ia mengaku, ketiga kementerian itu telah turun langsung ke lapangan, yakni Kota Ternate, Halmahera Selatan, Halmahera Barat, Sula, Halmahera Utara, Morotai dan Tidore Kepulauan.
“Dari lokasi-lokasi tersebut yang telah dikunjungi ada beberapa tantangan yang dihadapi. Hambatan yang paling umum yang telah ditemukan tim dalam kunjungan tersebut, yakni ketersedian armada, SDM, pasokan bahan bakar, sumber listrik, kapasitas pasokan rantai dingin, korporasi nelayan, dan interkoneksi pemasaran,” ucap Dr Safri Burhanudin.
Ia mengatakan, persoalan tersebut rencananya dibahas pada 29 Maret 2021 mendatang. Terkait dengan itu, kata dia, harus ada kajian akademis sehingga nanti dapat diketahui kebutuhan apa saja yang diperlukan.
“Misalnya dari sisi ketersediaan SDM nanti dari Kementerian Pendidikan yang menjelaskan, pasokan bahan bakar dan listrik akan dihadirkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, pasokan rantai dingin dari KKP, interkoneksi pemasaran dihadirkan dari Kementerian Perhubungan. Jadi pada rapat selanjutnya akan menghadirkan beberapa kementerian terkait tersebut,” katanya.
Sementara itu, Sekda Maluku Utara, Drs Syamsuddin A.Kadir, mengatakan tim dari Kemenko Marves telah melakukan pendataan ke beberapa daerah. Dan hasil pendataan tersebut membuhakan hasil yang menggembirakan.
“Kemudian nantinya diarahkan semuanya apa saja yang dibutuhkan oleh daerah. Infrastruktur yang dibangun serta kesiapan sumber daya manusia dan armada para nelayan. Harus dibuat dalam satu kajian akademik sehingga pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan para pakar yang bisa menghitung dan menganalisa secara keseluruhan,” ungkap Syamsuddin A. Kadir.
Menurut dia, kolstor dan pabrik es yang ada di Bacan, Halmahera Selatan, dari sisi hasil telah over lot, sehingga hasilnya lebih banyak dari kapasitas yang ada.
“Setelah tim melakukan pemantauan dan ternyata Maluku Utara sangat potensial untuk peningkatan hasil tangkapan perikanan tangkap dan potensial juga untuk pengembangan perikanan budidaya,” jelasnya.
Terkait Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), kata dia, harus ada tim yang benar-benar menghitung secara komprehensif terkait dengan kondisi lautan dan jenis ikan.
“Ada beberapa persoalan juga yang ada di daerah, yakni banyak ketersedian klostor tetapi penyediaan es tidak ada, ada pabrik es tetapi SDM-nya tidak tersedia, Kemenko Marves sendiri telah mengatakan bahwa akan menghubungi ke pihak PLN atau pengembang listrik swasta guna mengembangkan sehingga bisa memenuhi kebutuhan minimnya suplai listrik di daerah-daerah tersebut,” jelas Sekda.
Sementara Asdep II Bidang Koordinator Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Ikram Sangaji, mengatakan pada 29 Maret nanti akan dibahas secara detail, hasilnya seperti apa dan akan ditindaklanjuti dalam survei.
“Kemudian pemetaan itu jauh lebih penting sehingga akan dilakukan kajian secara akademik dan bekerjasama dengan beberapa univeritas yang ada di Maluku Utara sehingga dapat memberikan saran dan masukan untuk memperkuat dokumen terkait Lumbung Ikan Nasional di Maluku Utara,” tandas Ikram.
